Legal Analysis on Notarial Deed Concerning Transfer of Assets Belonging to Limited Liability Company Conducted by Director Without Prior Approval from General Meeting of Shareholders (Case Study in High Court of Pekanbaru)
Abstract
Notary hold an important role to draw up authentic deed concerning transfer of assets belonging to limited liability company conducted by Director, either movable or immovable assets. To guarantee the legal certainty of such action, the government has enacted Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company prevailing in whole territory of Republic of Indonesia which regulates that for specific transfer of assets, Director must obtain approval either from Board of Commissioners or General Meeting of Shareholders. However, a civil litigation case from High Court of Pekanbaru indicates that Director may ignore the obligation to obtain such approvals and just conduct the transfer of assets without obtaining the required approval stipulated into a Notarial deed by using the out-of-goodwill excuse.References
Idham, Paradigma politik hukum pembentukan undang – undang, guna meneguhkan prinsip kedaulatan rakyat dan Indonesia sebagai negara hukum (Bandung: PT. Alumni, 2010).
M. Luthfan Hadi Darus, Hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaris, (Yogyakarta: UII Press, 2017).
A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan praktis tentang apa dan siapa notaris di indonesia, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
Dedy Pramono, Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia, Lex Jurnalica, 12 (3), 2015, 253.
Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, et.al., Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik, Acta Comitas, 3 (1), 2018, 60.
Denny Saputra and Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip kehati-hatian bagi notaris/ppat dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik, Jurnal Akta, 4 (3), 2017, 351.
H.R. Purwoto S. Gandasubrata, Renungan hukum, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI 1998).
Tan Thong Kie, Buku i studi notariat dan serba serbi praktek notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan jabatan notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983).
I. G. Rai Widjaya, Hukum perusahaan, (Jakarta: Megapoin, 2000).
Try Widiyono, Direksi perseroan terbatas: keberadaan, tugas, wewenang & tanggung jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
Adrian Sutedi, Buku pintar hukum perseroan terbatas, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
Reiner Kraakman, et.al., The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach, (New York: Oxford University Press, 2009).
Nicky Yitro Mario Rambing, Syarat-syarat sahnya pendirian perseroan terbatas di Indonesia, Lex Privatum, 1(2), 2013, 74.
Agus Budiarto, Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri PT, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
Chatamarrasjid Ais, Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal aktual hukum perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
Musriansyah and Sihabudin, Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam penjualan aset perseroan berdasarkan pasal 102 ayat (4) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(2), 2017, 126.
Ronald Harry Coase, The nature of the firm, Economica, 4(16), 1937, 386.
Hasbullah F. Sjawie, Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi, (Jakarta: Kencana, 2017).
Man Suparman Sastrawidjaja and Rai Mantili, Perseroan terbatas menurut tiga undang-undang jilid 1, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
Walter Woon, Company law, (Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2005).
Audia Adilah Putri, Tanggung jawab direksi terhadap perseroan terbatas (pt) yang belum berstatus badan hukum ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2007, Diponegoro Law Review, 5(2), 2016, 3.
Munir Fuady, Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
Raffles, Eksistensi dan tanggung jawab direksi menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Jurnal INOVATIF, 2(4), 2010, 72.
Jono, Hukum kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Eko Rial Nugroho, Perbuatan melawan hukum komisaris terhadap pemberhentian sementara direksi perseroan terbatas, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(3), 2013, 483.
Rachmadi Usman, Dimensi hukum perusahaan perseroan terbatas, (Bandung: PT. Alumni, 2004).
Komar Andasasmita, Notaris selayang pandang, (Bandung: PT. Alumni, 1983).
Subiyanto, Perlindungan hukum terhadap profesi notaris dalam pembuatan partij akta, Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 2016, 229.
Shinta Ikayani Kusumawardani, Pengaturan kewenangan, dan tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas (studi perbandingan Indonesia dan Australia), Jurnal Magister Hukum Udayana, 2(1), 2013, 4.
Abdul Rokhim, Batas-batas wewenang direksi dalam mengurus perseroan, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 6(12), 2000, 72.
